Ribuan Warga Nias di Kota Medan Belum Pernah Dapat Bansos Covid-19

PrimaBerita – Sekitar lima ribuan warga nias yang bermukim di kota Medan Sumatera Utara belum pernah dapat bantuan bansos berbentuk sembako dari pemprovsu padahal mereka juga merupakan warga yang terdampak covid-19.

Budieli Laia, salah seorang anggota DPRD Sumatera Utara mengaku telah kecewa terhadap tim gugus tugas percepatan penanganan covid-19.

“Ribuan orang nias yang merantau di kota Medan sampai sekarang tidak pernah mendapatkan bantuan. Padahal pemprov Sumut telah mengalokasikan anggaran untuk masyarakat yang terdampak covid-19 dalam program jaring pengaman sosial. Saya selaku perwakilan dari masyarakat nias kecewa,” ujar Budieli.

Dirinya mengaku bahwa sejumlah data telah diberikan kepada tim GTPP covid-19 Sumatera Utara. Akan tetapi bantuan sosial (bansos) yang diharapkan belum kunjung diterima.

“Kendala dari tim GTPP adalah data, ngapaian mereka cerita data. Kalau data yang kami berikan tidak juga disalurkan, saya sendiri yang memberikan data tapi sampai sekarang belum mendapatkan bantuan. Bagaimana pula kalau masyarakat biasa yang memberikan data untuk mendapatkan bantuan itu,” tegasnya.

Dikatakannya lagi mengenai regulasi KTP dan bukan warga Medan merupakan kendala lainnya terkait hal ini. Budieli menilai bahwa pemerintah telah abai serta adanya koordinasi yang tidak benar. Dirinya mengatakan nasib para perantau seharusnya dibantu.

“Lantas, bagaimana nasib perantau? Harusnya itu dibantu. Kenapa di Pematangsiantar bisa. Orang di bantaran sungai sekalipun, harusnya mendapatkan bantuan,” ucap Budieli Laia.

Ia mencontohkan terhadap warga kota Pematangsiantar. Ada buruh tenun yang tak mempunyai KTP namun boleh mendapatkan bentuk bantuan sosial. Begitupun, Budieli yakin bukan hanya warga nias yang tinggal di kota Medan saja yang belum pernah dapat bansos. Namun bisa saja dialami warga lainnya yang merantau dan tinggal di kota Medan.

“Saya yakin bukan masyarakat nias saja yang tidak dapat bansos, itu mungkin dialami masyarakat lainnya yang merantau di kota Medan. Padahal warga itu harusnya dibantu semuanya. Mereka juga masyarakat yang harus dilindungi. Kami meminta evaluasi kinerja tim GGTP provinsi Sumut,” pungkas dia.