Ahok Tidak Akan Mampu Menunjang Kinerja Pertamina Karena Jokowi…

PrimaBerita – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) resmi menduduki kursi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Ahok ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir lewat persetujuan Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Marwan Batubara

Pengamat Energi, sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara dengan tegas menilai tidak bisa mewujudkan mimpi sukses Pertamina hanya lewat Ahok. Sejatinya, kunci perbaikan kinerja Pertamina ada di tangan Jokowi.

Alasannya, Ahok hanya duduk di kursi komisaris. Bukan direksi. Peran komisaris terbatas pada pengawasan di luar lingkungan direksi dan memberi masukan terhadap kebijakan. “Peran Ahok tidak akan lebih besar dari direksi. Jangan dibalik, seolah peran komisaris jadi lebih strategis daripada direksi. Tidak,” ujarnya

Belum lagi, keseriusan mengejar target produksi substitusi bahan bakar minyak (BBM) dari minyak nabati, seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO) atau biodiesel. Memang, kebijakan ini sudah ditempu pemerintah, namun defisit neraca dagang dan transaksi berjalan sudah terlanjur bengkak.

Ia melanjutkan Ahok juga tak berhasil memenuhi amanah Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) pada BUMN.

Hal ini tercermin dari ketidaktransparan Ahok dalam mengelola dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang seharusnya masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun justru dikelola secara mandiri di Ahok Centre.

Kesulitan

Alasan lain, Marwan melanjutkan Ahok akan kesulitan memberantas mafia migas, sebab pemerintah bersikap acuh tak acuh dengan persoalan ini. Ia mencontohkan era menteri ESDM Sudirman Said saat membuka penyelewengan, tidak ditindaklanjuti oleh Jokowi.

“Kalau memang mafia migas ada, itu berarti direksi yang ditunjuk tidak pernah becus dan ini muara tanggung jawabnya ada di presiden dan menteri yang menunjuk direksi itu. Berarti, yang membiarkan mafia itu ya presiden sendiri. Tak perlu seolah-olah butuh peran Ahok untuk membersihkan bila hanya butuh ketegasan presiden,” kata Marwan.

Menolak kehadiran

Belum lagi, Serikat Pekerja (SP) Pertamina yang menolak kehadiran Ahok. Dikhawatirkan, penolakan membuat iklim bisnis tak kondusif bagi perusahaan di tengah tuntutan untuk menjadi lebih baik.

Bila serikat masih bersikeras menolak, menurutnya, lebih baik ditempuh jalur gugatan ke pengadilan agar surat keputusan dibatalkan. Hal ini jauh lebih baik ketimbang hanya protes atas penunjukan Ahok.