Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Bebas Dari Utang

PrimaBerita – Pemerintah menilai prosedur Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk pemindahan ibu kota menjadi solusi pembiayaan yang transparan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan lokasi pemindahan ibu kota direncanakan akan dilakukan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Dia yakin pengumuman lokasi tidak akan melampaui akhir tahun ini.

Skema KPBU

Sementara itu pemindahan ibu kota jelas akan memakai skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Jadi artinya kita jangan terpaku hanya bujet yang bisa membangun negara. Kita harus cari cara alternatif yang kreatif untuk bisa mendapatkan sumber pembiayaan yang lain,” terang Bambang

Dia beralasan KPBU adalah solusi agar tidak mengandalkan APBN dan meningkatkan transparansi anggaran. Bambang menilai keterlibatan swasta akan membantu transparansi karena menekan upaya korupsi proyek.

“Atas alasan itu maka kita dorong swasta. Kalau swasta kan tidak lagi terkait penggunaan APBN besar,” terangnya.

Perusahaan Swasta

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengatakan sejauh ini pemerintah sudah melakukan komunikasi dengan salah satu perusahaan properti swasta, yaitu Real Estate Indonesia (REI). Ini dilakukan untuk memenuhi skema pembiayaan KPBU.

Baca juga: MEGA PROYEK! Jembatan Terpanjang Di Indonesia, Penghubung 4 Pulau