Gubsu : Lelang Desember 2020 dan Awal Tahun 2021 Proyek Pembangunan Bisa Dilaksanakan

PrimaBerita Secara virtual, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau Pemprovsu menerima dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021, dari Presiden RI Joko Widodo.

 

Hal ini dikatakan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi usai mengadakan rapat koordinasi dengan Presiden RI tentang penerimaan Dokumen DIPA dan TKDD TA 2020 dari Presiden RI, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, kemarin (25/11/2020).

 

Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) segera melakukan lelang pengadaan barang dan jasa, sehingga awal tahun 2021 proyek pembangunan sudah langsung bisa berjalan.

 

“Bulan Desember ini, segera kita lakukan lelang, Januari sudah bisa berjalan. Penyerapan ini prioritas karena di tengah pandemi Covid-19, warga Sumut membutuhkan dana segar, harus ada uang berputar itu,” ujar Gubsu.

 

Gubsu menjelaskan bahwa pihak Pemprovsu mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp7,4 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp380 miliar. “Kita tahu bersama, bahwa kita bicara tentang prioritas dalam kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Saya sampaikan bahwa DAU Rp7,4 triliun miliar dan DAK Rp380 miliar, dari sana kita prioritaskan dana yang bisa kita pakai pembangunan murni Rp5 triliun,” ungkap Gubernur.

 

Dikatakan Gubsu bahwa, anggaran tahun 2021 diprioritaskan pada sektor pangan baik itu pertanian, peternakan dan perikanan. “Namun demikian kita tetap menganggarkan tentang penanganan Covid-19 atau kesehatan untuk tahun 2021. Kita susun dan atur alokasi dana besarannya terutama kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan dan infrastruktur yang mendukung tentang kegiatan tersebut,” kata Edy Rahmayadi.

 

“Dana Desa juga terfokus pada tiga hal, pertama kesehatan, pembangunan desa dan program padat karya yang benar menyentuh rakyat khususnya pertanian, peternakan tergantung potensi wilayahnya masing-masing,” katanya.

 

Sebelumnya secara virtual, Presiden RI meminta kepala daerah dan pimpinan kementerian/lembaga agar segera melakukan lelang. Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar roda perekonomian bisa langsung tumbuh pada kuartal pertama 2021.

 

“Presiden Joko Widodo meminta seluruh pimpinan kementerian lembaga dan kepala daerah yang memiliki anggaran besar melakukan lelang sedini mungkin, di bulan Desember ini, agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I tahun 2021,”sebutnya.

 

Presiden Jokowi menyampaikan dalam APBN 2021, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 2.750 triliun atau tumbuh 0,4% dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020. Alokasi ini terdiri atas belanja untuk kementerian/lembaga sebesar Rp1.032 triliun, serta transfer daerah dan Dana Desa sebesar Rp795,5 triliun. Fokus APBN Tahun Anggaran 2021 antara lain kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural.

Mengenai vaksin, Presiden mengatakan vaksinasi termasuk ke dalam bagian fokus APBN 2021 untuk penanganan Covid-19. Akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021 vaksinasi bisa disalurkan. Hal tersebut tetap membutuhkan persiapan yang matang lantaran vaksin akan disalurkan ke 34 Provinsi se- Indonesia.

Sementara itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyampaikan koordinasi antara lembaga dan pemerintah daerah sangat penting dan menentukan. Pada triwulan ketiga 2020 konsumsi pemerintah melalui belanja APBN tumbuh positif 9,8%. “Hal ini meningkat siginifikan dari kontraksi dari belanja sebesar minus 6,9% triwulan kedua,” ujar Sri Mulyani.

“Meski perekonomian domestik membaik, kita harus mewaspadai, tentang resiko ketidakpastian masih tinggi. Keberhasilan mengendalikan pandemi menjadi faktor penting dalam akselerasi pemulihan ekonomi tahun 2021,” ujar Sri Mulyani. ( Edi Sukarno )

Tags:

Add a Comment