Gerindra Berharap Pemerintah Punya Skema Tepat Soal BLT

PrimaBerita – Darurat corona, jumlah kasus virus corona semakin hari semakin bertambah sehingga membuat partai Gerindra berharap agar pemerintah segera punya skema tepat soal BLT. BLT adalah sebuah bentuk Bantuan Langsung Tunai yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu masyarakat menengah ke bawah.

Hingga saat ini setiaknya sudah ada sekitar 1.500 orang yang terinfeksi positif covid-19 dengan tambahan kematian pasien sebanyak 136 orang.

baca juga: Indonesia Sukses Ekspor 20 Ton Beras ke Singapura

Sekretaris Jenderal DPP Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Muzani, memiliki catatan terkait persoalan ini. Harapannya supaya pemerintah bisa membantu masyarakat kecil yang terkena imbas pandemi virus corona yang mewabah.

Menurutnya, janji pemerintah mengenai kompensasi haruslah segera direalisasikan tanpa mengulur waktu. Pasalnya, masyarakat kecil seperti buruh lepas dan pedagang-pedagang kaki lima telah merasakan imbasnya. Adanya himbauan pemerintah mengenai physical distancing maupun social distancing dengan instruksi agar tetap berada di rumah saja, telah mempengaruhi pendapatan rakyat kecil. Terutama yang memiliki profesi non-formal.

Ia juga menegaskan bahwa saat diberikannya BLT haruslah benar-benar sampai ke tangan masyarakat itu sendiri. Gerindra berharap penuh agar pemerintah tepat menangani rancana ini.

“Karena itu, bantuan langsung yang rencananya akan diberikan oleh pemerintah harus dipastikan sampai ke tangan mereka dalam jumlah yang ditetapkan,” terang Muzani dalam keterangannya pada hari ini, 31/3/2020.

baca juga: Sumut Terkini, “Susut” 1.508 ODP menjadi 2.556 Orang, PDP tetap 77 Orang, Positif Covid-19 Ada 12 Orang, dan 2 Pasien Meninggal

Dalam sisi yang berbeda, Muzani juga mengkritisi adanya sebagian wilayah yang sudah melakukan lockdown (karantina wilayah) lokal. Ia menyebutkan bahwa adanya ketidakseimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Baginya, kewenangan penuh dalam hal pemeberlakuan lockdown harusnya dimiliki presiden, bukan malah kepala daerah. Ditambahkan lagi bahwa penutupan wilayah dibeberapa daerah merupakan sebuah contoh komunikasi yang buruk antar keduanya.

“Menunjukkan komunikasi yang dibangun kurang efektif. Gerindra minta agar persoalan komunikasi ini diperbaiki,” kata sekretaris jenderal partai Gerindra.