Ini Skema Penyaluran Dana BOS Yang Diubah Menteri Keuangan
![](https://primaberita.com/wp-content/uploads/2020/02/menkeu.jpg)
PrimaBerita – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengubah skema penyaluran dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah pada tahun ini. Jika sebelumnya pencairan dilakukan dalam empat tahap, kini menjadi tiga tahap.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan pemerintah mengucurkan dana BOS sebesar 30 persen pada tahap pertama. Tahap kedua sebesar 40 persen, dan tahap ketiga 30 persen.
Sebelumnya, pemerintah menggelontorkan dana BOS dalam empat tahap dengan rincian tahap pertama sebesar 20 persen. Tahap kedua sebesar 40 persen, tahap ketiga sebesar 20 persen, dan tahap keempat sebesar 20 persen.
Perubahan skema penyaluran dana bos berlaku untuk seluruh sekolah di Indonesia, terutama kepada sekolah negeri dan beberapa swasta yang menerima.
Perubahan yang terjadi adalah pada besaran unit cost, di mana untuk Sekolah Dasar (SD) menjadi Rp 900 ribu per anak dari yang sebelumnya Rp 800 ribu.
Lalu, untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi Rp 1,2 juta per anak dari yang sebelumnya Rp 1 juta. Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi Rp 1,5 juta per anak dari yang sebelumnya Rp 1,4 juta, dan untuk SMK tetap sama yaitu Rp 2 juta per anak.
Mengenai skema penyalurannya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga mengungkapkan perubahannya. Yaitu hanya menjadi tiga tahap dari sebelumnya empat tahap. Pada skema baru ini besaran tahap I adalah 30%, tahap II 40%, dan tahap III sebesar 30%.
Adapun, pencairan tahap I paling cepat pada bulan Januari, tahap II paling cepat bulan April, dan tahap III bulan September.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan ada beberapa perubahan skema yang akan diimplementasikan dalam penyaluran dan BOS tahun 2020, antara lain Kementerian Keuangan langsung mentransfer dana BOS ke rekening masing-masing sekolah.
Tidak hanya itu, perubahan lainnya adalah penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh Kemendikbud dengan verifikasi data oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sebelumnya, penetapan SK sekolah penerima dilakukan pemerintah daerah.
Lalu, batas akhir pengambilan data 1 x per tahun setiap tanggal 31 Agustus untuk mencegah keterlambatan APBD-Perubahan. Sebelumnya, batas akhir pengambilan data 2 x per tahun yaitu tanggal 31 Januari dan 31 Oktober.
Selanjutnya, dana BOS juga bisa digunakan untuk pembayaran guru honorer yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) maksimal 50%. Intinya bukan untuk membiayai guru honorer baru. Sebelumnya, pembayaran maksimal hanya 15% di sekolah negeri, dan 30% di sekolah swasta.
Skema yang terakhir, kata Nadiem adalah tidak ada alokasi maksimal maupun minimal pemakaian dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia. Sebelumnya, pembelian buku dibatasi sebesar 20%, dan pembelian alat multimedia ditentukan kualitas dan kuantitas.