Jokowi Tidak Setuju WNI Eks ISIS dipulangkan Ke Tanah Air dinilai Tepat

PrimaBerita – Sikap Presiden Jokowi atau Joko Widodo tidak setuju jika WNI yang pernah bergabung dengan kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria atau eks ISIS dipulangkan ke Tanah Air dinilai tepat.

Hal itu dinilai tepat oleh pengamat terorisme yang juga Pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian, Noor Huda. Namun menurutnya ada hal-hal yang harus diperhitungkan pemerintah dalam mengambil sikap terkait para WNI eks ISIS. Pertama, Indonesia merupakan bagian dari Geneva Convention.

Dia mengatakan WNI eks ISIS itu memang telah mengambil sikap, melepaskan kewarganegaraannya dan memilih hijrah ke Suriah. Namun di sana, mereka tinggal di daerah yang tak bertuan dan bukan menjadi warga negara resmi Suriah.

Noor Huda menerangkan kondisi yang terjadi di Rojava saat ini tak terlepas dari peristiwa demonstrasi besar-besaran menentang Presiden Suriah, Bashar al-Assad, pada 2011 silam. Eksistensi kelompok Kurdi, lanjut Noor Huda, ditopang Amerika Serikat.

Noor Huda selanjutnya menuturkan Rojava tak mengantongi pengakuan sebagai negara yang berdaulat oleh PBB. Kondisinya saat ini, Amerika juga memutuskan tak lagi menopang Rojava sehingga akhirnya terjadi kemiskinan lantaran ‘negara’ itu belum memiliki sumber daya yang memadai.

Di sinilah, tutur Noor Huda, pemerintah Indonesia dihadapkan dengan dua pilihan yakni keamanan negaranya atau rasa kemanusiaan, karena di Rojava banyak perempuan dan anak-anak Indonesia, yang hijrah ke sana lantaran ikut suami atau ayah mereka. Namun Noor Huda berpendapat pemulangan para WNI eks ISIS tentu akan menjadi ‘pekerjaan rumah’ yang besar untuk pemerintah.

Senada dengan Noor Huda, Pengamat terorisme dari UIN Kalijaga Yogyakarta Noorhaidi Hasan juga mendukung sikap Jokowi.

Menurut Noorhaidi, ini adalah momen Jokowi untuk menunjukkan kepada warganya bahwa keputusan beragbung dengan ISIS memiliki dampak buruk.

Noorhaidi berpendapat para WNI eks ISIS telah memilih jalan hidupnya. Jika mereka dipulangkan, sambung Noorhaidi, para penganut paham radikal yang lain akan mempermainkan status kewarganegaraan seperti yang dilakukan WNI eks kombatan ISIS.

Noorhaidi meyakini Jokowi telah memperhitungkan efek dari sikapnya yang mengutarakan pendapat pribadi itu. Dia menganggap ini adalah peringatan keras Jokowi terhadap para WNI penganut paham radikalisme dan terorisme.