Politik

Jokowi Gratiskan Tol Suramadu, Fara : Itu Kampanye Terselebung Dan Melanggar UU

Primaberita.com – Forum Advokat Rantau (Fara) melaporkan Presiden Joko Widodo ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena telah menggratiskan tarif jembatan tol Suramadu.

Menurut salah satu anggota Fara, Rubby Cahyady mengatakan penggratisan itu di duga sebagai bentuk pelanggaran karena dinilai sebagai bentuk dari kampanye terselubung jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Sehubungan dengan digratiskannya Jembatan Suramadu oleh Pemerintah RI pada hari Sabtu, 27 Oktober, di mana dalam peresmian penggratisannya dilakukan oleh Pak Jokowi, yang dalam hal ini menjabat Presiden RI atau capres, maka patut diduga hal tersebut adalah merupakan pelanggaran kampanye atau kampanye terselubung,” ujar Rubby.

Rubby membeberkan orang-orang di sekeliling Jokowi membuat salam satu jari saat peresmian penggratisan Jembatan Suramadu. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu bentuk kampanye dengan menampilkan citra diri.

“Terlebih pada saat peresmian tersebut banyak yang menunjukkan simbol salam satu jari, yang merupakan citra diri Pak Jokowi selaku capres. Saya bilang ini terselubung, dengan gestur-gestur (satu jari) ini sangat jelas. Karena ini presiden sekaligus calon presiden,” lanjut Rubby.

Lebih jauh, Rubby menyebut tindakan itu melanggar Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di antaranya terkait adanya tindakan merugikan pihak lain. Ia pun meminta Bawaslu memeriksa adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Jokowi.

“Berpotensi merugikan peserta pemilu lainnya, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 282 juncto Pasal 306 juncto Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” tambah Rubby lagi.

“Kenapa yang digratiskan Suramadu saja, harusnya juga Presiden tidak perlu datang ke Suramadu, melalui menteri terkait, bisa. Istilahnya Jokowi tidak harus datang. Kami harap Bawaslu dapat memeriksa dan memutus ada-tidaknya pelanggaran pemilu,” tutup Rubby.

 

 

Tinggalkan Balasan