Empat Tahun Memimpin RI, Jokowi Berhutang Rp 1600 Triliun

Primaberita.com – Sejak memimpin Indonesia pada 2014 lalu, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla  di sebut telah menambah hutang Indonesia lebih dari Rp 1600 triliun. Jumlah fantastis tersebut di klaim Pemerintahan Jokowi untuk mendanai pembangunan infrastruktur.

Seperti diketahui, sebelum Indonesia di pimpin oleh Jokowi hutang RI tercatat Rp 2.608,8 triliun. Sementara itu saat ini hutang RI menjadi Rp 4.253,02 triliun per Juli 2018 kemarin.

Adapun beberapa kali peminjaman yang di lakukan oleh Pemerintahan Jokowi ialah menjadi Rp 3.165,1 triliun. Pada 2016, utang pemerintah kembali bertambah menjadi Rp 3.515,5 triliun, dan pada 2017 kembali bertambah menjadi Rp 3.995,1 triliun, dan terakhir di Juli 2018 menjadi Rp 4.253,02 triliun.

Berdasarkan catatan Kementrian Keuangan, total utang pemerintah pusat periode Juli 2018 tercatat Rp 4.253,02 triliun atau tumbuh 12,51% secara year on year (yoy). Nilai hutang tersebut terdiri dari pinjaman bilateral sebesar Rp 323,79 triliun yang tumbuh 6,8% atau dengan persentase sebesar 7,61% dari keseluruhan pinjaman.

Selain itu, pinjaman multilateral tercatat Rp 411,19 triliun tumbuh 10,77% atau sebanyak 9,67% dari total pinjaman serta pinjaman komersial sebesar Rp 43,32 triliun minus 0,87% atau sebesar 1,02% dari total pinjaman plus pinjaman suppliers sebesar Rp 1,04 triliun atau tumbuh 56,32% dengan persentase 0,03%.

Jika di telisik dan dibandingkan dengan rasio utang di era Presiden Soeharto, rasio utang saat ini terlihat lebih terkendali. Namun sejatinya, kondisi utang di era Soeharto dan Jokowi sangat jauh berbeda.

Seperti diketahui, rasio utang di era Soeharto mencapai 57,7% terhadap PDB. Pada 1998 lalu, utang pemerintah berada di kisaran Rp 551,4 triliun, sementara PDB berada di kisaran Rp 955,6 triliun.

Di era BJ Habibie, rasio utang terhadap PDB melambung tinggi. Saat itu, utang di era Habibie sekitar Rp 938,8 triliun, sementara PDB Rp 1.099 triliun. Sehingga rasio utang terhadap PDB berada di level 85,4%.

Namun mulai mengalami penurunan di era Presiden KH Abdurrahman Wahid. Saat itu, rasio utang pemerintah turun tipis menjadi 77,2%. Di mana utang pemerintah sebesar Rp 1.271 triliun dan PDB Rp 1.491 triliun.

Saat Megawati menjabat sebagai Presiden, rasio utang kembali mengalami penurunan. Utang saat era Megawati sebesar Rp 1.298 triliun, sementara PDB Rp 2.303 triliun. Sehingga rasio utang saat itu 56,5% terhadap PDB.

Akan tetapi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, nilai utang meningkat lebih dari dua kali lipat jadi sebesar Rp 2.608 triliun. Walau nilai utang meningkat, namun nilai PDB saat itu juga mengalami peningkatan yang lebih tinggi.

PDB di era SBY mencapai Rp 10.542 triliun atau meningkat berkali-kali lipat dibanding era sebelumnya. Dengan begitu, rasio utang juga hanya sekitar 24,7% terhadap PDB. Rasio utang itu tercatat jadi yang paling rendah hingga saat ini.

Dan di masa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, utang pemerintah pusat periode Juli 2018 tercatat Rp 4.253,02 triliun atau tumbuh 12,51% secara year on year (yoy). Rasio utang terhadap PDB yang saat ini mencapai sekitar Rp 14.000 triliun tercatat 29,74%.