Korban PHK Bisa Kantongi Dana Rp 3,5 Juta dari Program JKP

dana korban PHK

PrimaBerita – Korban Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK yang terdaftar dalam kepesertaan program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dapat mengantongi dana sekitar Rp 3,5 juta setelah masa kerja selesai dari suatu perusahaan. Adapun nominal ini berasal dari ketentuan pemberian manfaat dana yang dipaparkan oleh menteri ketenagakerjaan saat rapat bersama Komisi IX DPR RI, rabu (7/4).

“Peserta akan mendapatkan uang tunai 45 persen dari upah untuk 3 bulan pertama, dan 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya. Ini diberikan paling lama 6 bulan,” kata menteri ketenagakerjaan Ida Fauziyah seperti lansiran CNN Indonesia.

Untuk upah sendiri, program JKP ternyata memasang ketentuan batas atas upah yakni sebesar Rp 5 juta. Artinya, bila ada korban PHK yang bergaji lebih dari nominal itu maka jumlah dana JKP yang ia dapat hanya bisa mengikuti formula uang tunai sesuai dengan batas maksimal.

Nantinya dari ketentuan batas upah tersebut maka pencairan tahap pertama akan cair sebesar 45% dari upah untuk 3 bulan pertama. Nominalnya bisa mencapai Rp 2,25 juta. Kemudian untuk 3 bulan berikutnya sekaligus pencairan tahap kedua sebesar 25% akan berkisar Rp 1,25 juta. Sehingga totalnya mencapai Rp 3,5 juta.

Sementara itu uang tunai untuk peserta JKP ini bersumber dari iuran yang pemerintah bayarkan sebesar 0,22% dari iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan selaku pelaksana progam. Selain itu sisa dana untuk korban PHK juga berasal dari iuran mandiri peserta sebelum masa PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Atau ketika si pekerja masih bekerja dalam perusahaan.

Iuran terdapat dari program JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja dan JKM atau Jaminan Kematian. Besaran iuran JKK sendiri senilai 0,14% sedangkan JKM sebesar 0,1% dari iuran.

Manfaat Lain Untuk Peserta

Bukan hanya itu. Selain mendapat uang, peserta yang terdaftar dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan juga akan memperoleh manfaat dalam bentuk akses informasi pasar kerja maupun bimbingan jabatan. Hal ini akan dapat dari pengantar kerja atau petugas antarkerja dari program.

Kemudian peserta juga bisa memperoleh pelatihan berbasis kompetensi dari hasil kerja sama pemerintah dengan swasta melalui LPK (Lembaga Pelatihan Kerja). Jika ingin lebih rinci lagi, nantinya seluruh ketentuan ini akan jelas melalui peraturan menteri ketenagakerjaan. Meski demikian saat ini aturannya masih dalam tahap pengharmonisasian.

Add a Comment