Potensi Korupsi Dibalik Kontrak 50 Triliun yang Dibatalkan Menteri Prabowo

PrimaBerita – Adik dari menteri pertahanan, Hashim Djojohadikusumo bercerita tentang kontrak pembelian alutsista senilai Rp 50 triliun yang dibatalkan oleh Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkannya ketika membahas masalah ekspor lobster seperti yang dikutip dari video di youtube.

“Kalau saya mau korupsi, saya korupsinya di Kementerian Pertahanan. Kalau saya mau besar-besaran ngapain saya di lobster. Saudara-saudara, saya mau buka saja ya. Kakak saya low profile tapi saya berbangga dengan prestasi Prabowo Subianto selaku menteri pertahanan RI. Dalam dua bulan dia menteri, dia membatalkan kontrak-kontrak alutsista, kontrak-kontrak senjata, kontrak-kontrak di kementerian pertahanan senilai Rp 50 triliun. USD 3,4 miliar ia batalkan,” terang Hashim.

Oleh karena terkait kontrak Rp 50 triliun yang dibatalkan oleh Prabowo Subianto. Berdasarkan penuturan Hashim, ia sempat kaget saat diungkapkan Prabowo saat tahun baru lalu.

“Saya hitung-hitung kursnya waktu itu Rp 50 triliun. Rp 50 triliun dia tidak mau tandatangani, ia batalkan, uang itu dikembalikan ke menteri keuangan,” katanya.

Dalam hal ini kata Hashim, Prabowo tidak ingin terlibat dalam kasus korupsi. Oleh karena itu Prabowo Subianto selaku menteri pertahanan mau membatalkan kontrak-kontrak tersebut.

“Dia batalkan, tidak mau. Dia bilang ke saya, saya tak mau terlibat korupsi, ini kontrak-kontrak korup saya tidak mau terlibat. Saya kaget. Saya dengar menteri keuangan juga kaget,” tutur adik Prabowo tersebut.

Terkait hal ini, anggota komisi VI DPR fraksi dari partai Gerindra, Andre Rosiade membenarkan bahwa menteri pertahanan RI, Prabowo Subianto telah membatalkan kontrak alutsista senilai Rp 50 T. Ia juga mengatakan kalau hal tersebut juga sudah diungkapkan dalam dialog ILC.

Sejak awal menjabat sebagai menteri pertahanan, menurut Andre, Prabowo telah mengevaluasi pembelian alutsista. Namun setelah itu kontrak dibatalkan karena 2 alasan.

Alasan yang pertama yakni alutsista dianggap tidak cocok untuk digunakan di Indonesia. Sedangkan alasan yang kedua yakni kontrak alutsista dianggap kemahalan. Namun Andre tidak memaparkan secara rinci apa saja yang dibatalkan terkait kontrak alutsista.