Pimpinan DPRD DKI Jakarta Menyindir Sri Mulyani, Soal Apa Itu?

Pimpinan DPRD DKI Jakarta Menyindir Sri Mulyani, Soal Apa Itu?

PrimaBerita – Bentuk bantuan pemerintah terkait program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah menuai polemik dan akhirnya menimbulkan reaksi dari wakil DPRD DKI Jakarta.

Sri Mulyani dalam pernyataannya menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta tak mampu lagi memberikan bansos bagi 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat.

Baca Lainnya: Pengusaha Meminta Pengertian Pekerja, THR Bisa Ditunda

Dalam hal itu pemerintah DKI meminta kepada pemerintah pusat supaya menyalurkan bantuan sosial kepada 1,1 juta KPM tersebut.

Oleh karenanya Zita Anjani, wakil ketua DPRD DKI Jakarta menyuarakan bahwa semua daerah selama masa pandemi pasti kekurangan dana.

Adapun kekurangan dana yang dimaksud adalah bentuk bantuan sosial yang terdampak wabah corona. Akan tetapi yang ia soroti ialah mengapa hanya DKI Jakarta saja yang disinggung pemerintah pusat.

Menurut Zita seharusnya pemerintah pusat juga memberikan solusi atas kekurangan dana di daerah yang tidak bisa menjangkau seluruh masyarakatnya.

“Saya kira semua daerah juga tidak cukup itu uangnya, tapi yang disebut cuma DKI Jakarta. Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari pemerintah pusat,” seru Zita Anjani melalui siaran pers (07/05/2020).

Memang hingga kini pemasukan keuangan daerah DKI diketahui telah menurun tajam sehingga diperlukan perhitungan yang tepat dalam menghadapi wabah virus corona.

“Mestinya dana penyelesaian wabah ini bisa lebih dari 2,5% PDB (Produk Domestik Bruto), negara lain ada yang 10 hingga 20 persen,” tuturnya.

Ditambahkannya lagi, pemerintah provinsi perlu mencari solusi akan pendanaan dampak corona.

“Pemprov perlu mencarikan solusi pendanaan, kami di DPRD masih ngantor terus tiap hari, siap selalu diajak diskusi. Kalau mau salah menyalahkan, artinya kita tidak sensitif sama situasi masyarakat. Yang jelas perubahan APBD sedang intensif kami bahas,” tandas Zita.

Add a Comment