Resmi Larang Mudik 2020, Begini Aturan dan Sanksi yang Diberikan

Resmi Larang Mudik 2020

PrimaBerita –  Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi memutuskan larang semua warganya mudik Ramadan dan Lebaran Idulfitri 2020. Keputusan itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 yang telah menjadi pandemi global.

Jokowi memutuskan larangan mudik tak hanya untuk ASN, TNI-Polri, dan pegawai BUMN. Namun, juga untuk semua masyarakat demi mencegah penyebaran virus corona Covid-19 semakin meluas.

Kebijakan tegas itu diambil lantaran tingginya potensi perantau yang tetap berencana mudik di tengah pandemi Covid-19 ini. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terdapat 68 persen warga yang menyatakan tidak akan mudik. Sementara sisanya bersikukuh mudik.

Menindaklanjuti keputusan Presiden Jokowi, Kemenhub tengah menyiapkan regulasi untuk pelaksanaan kebijakan larangan mudik. Penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) soal larangan mudik itu melibatkan sejumlah stakeholder terkait, seperti Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), kepolisian, dan lainnya.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan, regulasi transportasi terkait pelarangan mudik berlaku untuk angkutan umum penumpang dan kendaraan pribadi. Kebijakan ini mulai berlaku pada Jumat 24 April 2020 secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan.

Sementara penerapan sanksi bagi pelanggar larangan mudik baru akan berlaku mulai 7 Mei 2020. Adita belum bisa mengungkapkan apa bentuk sanksi yang akan diterapkan. Sanksi tersebut masih dibahas di Permenhub.

Kebijakan larangan mudik ini berlaku untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta wilayah-wilayah lain yang sudah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), termasuk juga wilayah yang masuk zona merah virus corona Covid-19.

Adita menjelaskan, skenario yang akan disiapkan pada kebijakan ini adalah pembatasan lalu lintas pada akses keluar-masuk wilayah, bukan penutupan jalan. Sebab, yang dilarang melintas adalah angkutan yang membawa penumpang saja, sementara angkutan barang atau logistik masih dapat beroperasi.

Sementara arus lalu lintas di dalam wilayah, khususnya di Jabodetabek (aglomerasi) masih diizinkan beroperasi. Lebih lanjut, Adita menyampaikan bahwa pemerintah sudah lama mengimbau masyarakat agar tidak mudik, termasuk memberikan edukasi bahayanya mudik di tengah pandemi virus corona Covid-19. Dia berharap, edukasi itu bisa menekan angka masyarakat yang hendak mudik.

Setelah Pemrintah Resmi larang mudik 2020 Jalan Tol akan Ditutup 

Jalan tol akan ditutup terkecuali untuk Ambulasn atau kendaraam kesehatan lainnya, Angkutan Logistik dan yang berkaitan dnegan Aktivitas Produksi, dan terkahir angkutan yang berkaitan dengan aktivitas perbankan dan ekonomi.

Sanksi yang diberikan bagi yang melanggar

Menurut UU Karantina No 6 tahun 2018, setiap orang yang tidak mematuhi penyelanggaraan kekarantinaan Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan/atau menghalang-halangi penyelenggaran Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidanan dengan pidana penajra paling lama 1(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah).

Add a Comment