Jika PSBB Gagal, Langkah Berikutnya Apa?

PrimaBerita – PSBB sudah mulai diterapkan oleh beberapa wilayah di Indonesia, namun jika PSBB tersebut gagal, apa langkah berikutnya yang akan dilakukan pemerintah?

Presiden RI, Joko Widodo meminta supaya pelaksanaan PSBB yang telah berjalan harus dievaluasi secara menyeluruh. Sehingga kekurangan dalam kebijakan mencegah virus corona bisa diperbaiki.

Adapun sejumlah wilayah telah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Yang mana sejumlah wilayah tersebut meliputi provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Sumatera Barat.

BACA LAINNYA: Virus Corona Bisa Menular Melalui Kentut, Simak Penjelasannya

Sesuai ketentuannya, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilaksanakan selama 2 minggu penuh (14 hari). Akan tetapi sifatnya masih bisa diperpanjang.

Lantas beberapa wilayah sepertinya sangat disayangkan dan terancam gagal. Sebabnya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh warga/masyarakat.

Seperti Jakarta misalnya. Melalui data yang terhimpun pada senin (20/4/2020) polisi mencatat sebanyak 18.974 pelanggaran. Masih dalam hitungan sepekan.

Dari belasan ribu jumlah pelanggaran tersebut didominasi oleh para pengendara yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Kasusnya bertotal 11.240 kasus.

Selebihnya sebanyak 3.357 dengan pelanggaran kelebihan kapasitas penumpang mobil. 1.774 lainnya pengendara sepeda motor tidak memakai sarung tangan serta 1.430 berboncengan dengan penumpang yang tak beralamat sesuai KTP.

Lainnya lagi disebutkan, ada bertotal 727 pelanggaran kendaraan roda 4 tidak menerapkan himbauan physical distancing.

Sebanyak 120 pengemudi didapatkan bersuhu tubuh di atas normal saat berkemudi. Sisanya 87 pelanggaran ada kaitannya dengan jam operasional dan 239 pelanggaran dilakukan oleh ojol mengangkut penumpang.

Pos pengawasan sebanyak 158 titik di wilayah sekitar Polda Metro Jaya.
Asisten Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mengatakan perihal PSBB apabila tidak berhasil. Jika PSBB ini gagal, tahap berikutnya harus melaksanakan karantina wilayah.

“Pada tahap ini, pemerintah benar-benar harus siap menanggung biaya hidup warganya agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar,” tuturnya.

Namun ia juga menduga bila semua wilayah harus PSBB apalagi sampai terjadi karantina wilayah, tidak ada dana untuk menanggung seluruhnya.