Ini Surat Memalukan Ketua Komisi 2 DPRD Medan Minta Bantuan Ke Perusahaan

PrimaBerita – Aulia Rahman, Ketua Komisi 2 DPRD Medan membuat surat minta bantuan ke Perusahaan swasta yang dinilai memalukan. Bantuan tersebut nantinya akan diberikan kepada warga yang terdampak virus corona. Dalam surat tersebut terdapat stempel berlogo Gerindra. Keberadaan stempel berlogo partai itulah yang dinilai memalukan oleh Gerindra.

Terdapat 4 poin dalam surat tersebut. Surat dengan nomor 16/4/Komisi-2/DPRD Kota Medan/2020 itu ditujukan ke Pimpinan PT SUN KADO, begini isi surat ketua komisi 2 DPRD Gerindra yang dinilai memalukan :

1. Sehubungan Kota Medan saat ini terkena ‘ZONA MERAH’ COVID-19 sehingga membuat kekhawatiran bagi warga masyarakat Kota Medan, terkhusus warga masyarakat Kelurahan Mabar

2. Berkenaan dengan butir 1 (satu) di atas, kami atas nama Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan mengharapkan partisipasi pihak perusahaan PT SUN KADO untuk dapat memberikan bantuan pangan berupa sembako kepada warga masyarakat Kelurahan Mabar

3. Demi menjaga tidak terjadinya ‘Chaos’ di tengah-tengah bencana seperti ini, untuk itu bantuan yang kami sampaikan dalam point 2 (dua) dapat tersalurkan dalam waktu yang tidak terlalu lama

4. Demikian disampaikan agar maklum dan atas bantuan serta partisipasinya, diucapkan terima kasih.

Surat diteken oleh Aulia Rahman dan ada stempel berlogo Partai Gerindra di surat itu. Aulia membenarkan keberadaan surat itu dan mengklaim surat tersebut sebenarnya disambut positif oleh pihak perusahaan yang disebutnya ingin membantu.

Dia menilai keberadaan surat tersebut dipolitisasi seolah dirinya memaksa perusahaan memberikan bantuan. Dia mengatakan bantuan itu diminta ke perusahaan agar warga yang tak mendapat bantuan dari Pemko juga bisa tertolong.

Aulia juga menjelaskan soal keberadaan stempel Gerindra di surat itu. Dia mengatakan tak pernah memberi stempel Gerindra di surat itu

Menurut Ketua DPC Gerindra Medan, Bobby O Zulkarnain. Niat Aulia sebenarnya baik namun surat yang ditujukannya ke perusahaan itu menyalahi mekanisme organisasi.