Jokowi Gagal dalam Menangani Intoleransi? Ini Penjelasan Hendardi

PrimaBerita – Ketua Setara Institute Hendardi menilai, Presiden Joko Widodo hanya tampak menjustifikasi tindakan politiknya dengan menunjuk sejumlah menteri yang dianggap cakap dalam menangani intoleransi di masyarakat.

Intoleransi

Padahal, menurut Hendardi, sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju tidak memiliki agenda terpadu dalam menangani intoleransi.

“Peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terus terjadi dan pada saat bersamaan disangkal oleh elemen-elemen negara,” kata Hendardi

Adapun temuan Komnas HAM menunjukkan adanya kecenderungan sikap intoleransi yang semakin menguat di kalangan anak muda terdidik.

Hasil kajian Komnas HAM menunjukkan, indeks kecenderungan sikap intoleransi semakin menguat hingga mencapai lebih dari 50 persen. Pemerintahan Presiden Jokowi masih memiliki waktu dalam menjawab harapan publik terkait penanganan intoleransi di tengah masyarakat.

Penjelasan Hendardi

“Jokowi masih punya waktu dan mesti menjawab harapan publik yang setia memberikan dukungan pada periode II dan percaya bahwa janji penuntasan pelanggaran HAM dan intoleransi akan ditunaikan pada periode II ini,” ujarnya.

“HAM bukan sebagai agenda prioritas oleh presiden menggambarkan bahwa pemerintah tidak memiliki pengetahuan holistik soal HAM. Jokowi semestinya meletakkan HAM sebagai paradigma dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan investasi, penguatan SDM dan agenda pembangunan lainnya,” kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/2).

Hendardi menyampaikan, tugas konstitusional memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia, yang di dalamnya juga memuat jaminan atas keadilan, penanganan pelanggaran HAM dan jaminan kesetaraan dalam beragama/berkeyakinan bukanlah tugas yang harus dipilih oleh presiden.

Komite Kepresidenan Pengungkapan Kebenaran

Hendardi memandang, Jokowi memiliki banyak perangkat dan instrumen untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Gagasan membentuk Komite Kepresidenan Pengungkapan Kebenaran yang tercantum dalam Nawacita 2014, adalah model yang paling moderat untuk merintis penuntasan pelanggaran HAM masa lalu.

“Fokus komisi ini adalah mengungkap kebenaran, tanpa terjebak penyelesaian yudisial atau non yudisial. Jika Komisi ini selesai menjalankan tugas pengungkapan kebenaran, berikutnya adalah mendiskusikan makna dan jalan keadilan yang bisa banyak variannya,” tegasnya.

Add a Comment