Mendikbud Nadiem Umumkan Pengganti Ujian Nasional 2021

PrimaBerita – Menteri pendidikan dan kebudayan Nadiem Makariem umumkan program pengganti ujian nasional yang akan mulai berlaku pada tahun 2021. Format seperti Ujian Nasional 2020 akan menjadi yang terakhir.

“Untuk 2020, UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya. Jadi 2020, bagi banyak orang tua yang sudah investasi buat anaknya belajar mendapat angka terbaik di UN itu silakan lanjut untuk 2020. Tapi itu hari terakhir UN seperti format sekarang diselenggarakan,” kata Nadiem.

Baca juga : Jokowi Anugerah Sekaligus Ujian Bagi Gibran Menuju Wali Kota Solo

Hal tersebut disampaikannya saat rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019). Dia lalu mengungkap program penggantinya.

“Di tahun 2021, UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter,” sambungnya.

Nadiem mengatakan pengganti ujian nasional 2021 adalah asesmen kompetensi inimumada beberapa masalah pada format ujian nasional saat ini. Ujian nasional juga menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua.

“Ini sudah jadi beban stres bagi banyak sekali siswa guru dan orang tua. Karena sebenarnya ini berubah menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Padahal maksudnya ujian berstandar nasional adalah untuk mengakses sistem pendidikan, yaitu sekolahnya maupun geografinya maupun sistem penduduknya secara nasional,” ungkap Nadiem.

Menurut Nadiem, Ujian Nasional dianggap kurang ideal untuk mengukur prestasi belajar. Materi UN juga terlalu padat, sehingga cenderung berfokus pada hafalan, bukan kompetensi.

Baca juga : Ini Syarat Dari Duta Besar RI Agar Rizieq Shihab Bisa Cepat Pulang

“Kedua, ini sudah menjadi beban stres antara guru dan orangtua. Karena sebenarnya ini berubah menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu,” ucap dia.

Padahal, kata Nadiem, semangat UN adalah untuk mengasesmen sistem pendidikan. Baik itu sekolahnya, geografinya, maupun sistem pendidikan secara nasional. UN hanya menilai satu aspek, yakni kognitifnya. Bahkan belum menyentuh aspek kognitif, tapi lebih kepada penguasa materi.