Baru Dibangun, Pemprov DKI Membongkar Jalur Sepeda Cikini Demi….

PrimaBerita – Pemerintah Provinsi atau pemprov DKI Jakarta membongkar jalur sepeda di kawasan Cikini, Jakarta Pusat demi proyek trotoar. Padahal, jalur sepeda yang berada di kawasan tersebut masih baru dibangun dan di uji coba oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui pada 20 September 2019.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi menyatakan pemprov DKI Jakarta membongkar jalur sepeda itu hanya bersifat sementara. Pembongkaran dilakukan untuk perbaikan trotoar yang berada tepat di samping jalur sepeda.

Baca juga : Mendikbud Nadiem Umumkan Pengganti Ujian Nasional 2021

“Iya, perbaikan saja kan gitu, karena jalur sepeda kemarin kan memang duluan terus trotoarnya harus ada pelebaran sedikit karena standarnya begitu,” kata Irwandi saat dihubungi, Selasa (19/11).

Jalur sepeda yang dibongkar demi proyek trotoar itu berada dari mulai depan Stasiun Cikini hingga ke tikungan Megaria. Irwandi menyatakan itu merupakan satu kesatuan proyek trotoar Cikini yang sebelumnya sudah dilakukan DKI di kawasan tersebut.

Sebelumnya, Dinas Bina Marga DKI Jakarta menyatakan pembongkaran di lokasi trotoar Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, yang baru dibangun karena ada perubahan posisi manhole dan ducting. Terpaksa, ada pembongkaran trotoar untuk membangun manhole di posisi pembongkaran dekat bioskop Metropole.

Pengamat tata kota Nirwono Yoga menilai perencanaan Pemprov DKI dalam membangun trotoar tidak matang.

Nirwono mengatakan pembongkaran trotoar tidak perlu terjadi jika perencanaan manhole dan ducting sudah lengkap dan detil. Ia menyarankan DPRD DKI untuk menegur keras Pemprov DKI karena dinilai menghambur-hamburkan duit rakyat.

Baca juga : Jokowi Anugerah Sekaligus Ujian Bagi Gibran Menuju Wali Kota Solo

Dihubungi terpisah, pengamat kebijakan publik Amir Hamzah, mengatakan pembongkaran trotoar akibat perencanaan yang tidak teliti. Ia menyebut hal itu sebagai suatu yang mubazir.

Karena pembangunan trotoar Cikini menggunakan APBD 2019, Amir menilai pembongkaran itu patut dicurigai. Ia menanti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap pelaksanaan APBD 2019.

Add a Comment