PA 212 Soal Ahok Jadi Bos : Orang Yang Lebih Baik Tidak Ada?

Primaberita – Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) menanggapi kebijakan presiden Jokowi yang akan menjadikan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk jadi bos pertamina.

Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif menyayangkan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia langsung menyinggung rekam jejak Ahok yang pernah dipenjara karena kasus penodaan agama pada tahun 2017 silam.

Sebagaimana diketahui PA 212 adalah kelompok yang terbentuk sebagai hasil aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016. Saat itu beberapa ormas Islam yang dimotori GNPF MUI (sekarang GNPF Ulama) mengerahkan massa untuk memprotes pernyataan bernada SARA dari Ahok yang ketika itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga : Terlalu Banyak Peraturan, Jokowi : Indonesia Bukan Negara Peraturan

Gelombang unjuk rasa bermula dari pidato Ahok yang disampaikan kepada masyarakat Pulau Seribu di 27 September 2016. Ahok menyinggung Surat di dalam Alquran, Al-Maidah ayat 51 tentang pedoman memilih pemimpin.

Setelah itu, gelombang protes berlanjut hingga Pilkada DKI 2017 rampung. Ahok yang menelan kekalahan di pilkada, juga harus menerima vonis dua tahun penjara. Pada 9 Mei 2017, Ahok terbukti melanggar Pasal 156a KUHP, yaitu secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama.

Massa yang ikut dalam aksi 2 Desember 2016 lalu membuat kelompok bernama Presidium Alumni 212. Kemudian berganti nama menjadi Persaudaraan Alumni 212.

Menurut Slamet Apakah di Indonesia tidak ada lagi orang yang track record-nya baik, sopan, tidak kasar, tidak terindikasi korupsi?. Ahok dinyatakan PA 212 kasar dan tidak sopan sehingga tidak cocok untuk jadi bos pertamina atau masuk BUMN.

Terkait : Ahok Jadi Bos Pertamina, Restu Dan Rekomendasi Dari Presiden Jokowi

Namun Slamet mengaku pihaknya tidak berencana menolak melalui aksi unjuk rasa. Dia justru mempersilakan karyawan BUMN yang menolak jika memang tidak sepakat dengan rencana pemerintah menempatkan Ahok di BUMN.