Ojek Online Di Malang Tuntut Prabowo Minta Maaf, Gerindra : Dibantu Kok Malah Menyerang!

Primaberita.com – Tuntutan ratusan driver ojek online (ojol) di Malang yang meminta Prabowo Subianto meminta maaf terkait ucapan nya yang menyebut banyak pemuda yang memilih menjadi ojek selepas SMA mendapat kritikan dari Partai Gerindra.

Menurut anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, mempertanyakan apa alasan di balik permintaan ojol di Malang agar Prabowo segera meminta maaf atas ucapan nye tersebut.

Menurutnya, Prabowo tak harus melakukan hal itu (meminta maaf). Ia justru menyebut Prabowo bermaksud bikin kontrak politik yang menguntungkan ojek online dan bukan untuk menghina profesi tersebut.

“Kenapa Pak Prabowo minta maaf ya? Kalau teman ojek objektif dan fair Pak Prabowo dalam kontrak politik dengan buruh 1 Mei atau May Day jelas bikin kontrak politik memastikan ada jaminan dan aturan regulasi ojek online,” ujar Andre.

“Lalu Pak Prabowo menjamin ojek online mendapatkan kebebasan berserikat, itu jelas, dan itu sudah kontrak politik dan menjadi program visi misi Pak Prabowo,” lanjut Andre.

“Pak Prabowo menjelaskan lapangan pekerjaan terbatas, menggambarkan orang tua sekolahin tinggi akhirnya tidak ada lapangan pekerjaan, akhir jadi ojek online. Kan itu bukan maksud menghina cita-cita orangtua,” tambah Andre lagi.

Lebih jauh ia pun memaparkan Prabowo berpihak kepada ojek online karena memberikan jaminan regulasi. Selain itu, Prabowo juga menjamin transportasi murah bagi buruh dan kepastian roda dua sebagai transportasi.

“Menjamin hak berserikat ojek online yang menjadi mitra kerjanya. Kurang apa keberpihakan Pak Prabowo dengan ojek online, jadi ya keberpihakan jelas ada kontrak buruh dan ojek online, tidak perlu politisasi. Prak Praobowo niatnya membantu kok malah diserang,” timpal Andre.

Kemudian Andre membandingkan Capres petahana Jokowi yang tidak berpihak ojek online. Menurut dia, saat ini regulasi ojek online belum mendapatkan kepastian hukum.

“Banding terbalik dari Pak Jokowi, ojek online demo beberapa kali menuntut regulasi ada, tapi kepastian hukum tidak ada. Prabowo menjamin hal itu,” tutup Andre.

 

Add a Comment