Prabowo Setuju Dengan Pemindahan Ibu Kota Negara

PrimaBerita – Prabowo Subianto, adalah salah satu yang setuju pemindahan Ibu Kota Negara.

Ibu Kota Baru

Kecamatan Samboja terletak di pesisir Timur pulau Kalimantan, tepatnya di antara Kota Balikpapan dan Kota Samarinda dan terhubung dengan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99 km.

Dari bandar udara (bandara) Sepinggan, Balikpapan, Samboja dapat ditempuh melalui rute darat dalam waktu sekitar 1 jam 16 menit.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Samboja memiliki luas daerah sebesar 1.045,9 kilometer persegi. Artinya, luas wilayah hampir sama dengan satu setengah (1,5) kali lipat dari luas Jakarta yang hanya 662,33 kilometer persegi.

Juru Bicara

Melalui juru bicaranya, Dahnil Anzar, Prabowo mengaku setuju dengan wacana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara. Hanya saja, Prabowo memiliki sejumlah catatan yang harus dituntaskan pemerintah terkait pemindahan tersebut.

“Pada prinsipnya Prabowo Subianto dan Partai Gerindra setuju dilakukan pemindahan ibu kota negara dengan catatan,” kata juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak dikutip dari Okezone di Jakarta

Baca juga: Lebih Produktif Hanya Dengan Dengarkan Jenis Musik Ini

Catatan

Catatan Prabowo yang pertama kata Dahnil, bahwa kebijakan tersebut harus didasari dengan kajian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak grasa-grusu, dan menjadi program jangka panjang yang dipersiapkan dengan matang.

Catatan kedua, Prabowo menilai, pemindahan ibu kota negara harus didasari dengan pandangan ekonomi biaya kesempatan atau oppourtunity cost. Selain tentu biaya keuangan atau financial cost yang fondasi dasarnya adalah prioritas dan jangan sampai rencana tersebut mengabaikan masalah paling dasar lainnya.

Sedangkan catatan ketiga ialah negara harus tetap fokus pada penyelesaian masalah kemiskinan, pengangguran, dan kedaulatan ekonomi, seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi, serta pertahanan dan keamanan.

Yang keempat, kata dia yaitu harus memperhatikan prioritas dan kesenjangan ekonomi. Dan juga wajib memperhatikan dampak sosial, budaya, dan politik bagi persatuan dan kesatuan NKRI.

Baca juga:

Add a Comment