Gerindra Minta Jokowi Tegas Hadapi Pemberontak Di Papua

Primaberita.com – Penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya yang menyerang pekerja proyek jalur Trans Papua dan menyebabkan sebagian besar tewas membuat geram seluruh masyarakat Indonesia tak terkecuali dari kalangan elite politik seperti Partai Gerindra.

Partai Gerindra melalui Andre Rosiade yang merupakan anggota Badan Komunikasi DPP meminta Jokowi bertindak tegas untuk memberi ultimatum agar OPM menyerah 2×24 jam setelah melakukan aksi pemberontakan brutal yang menelan korban jiwa tersebut.

“Kasih deadline 2×24 jam, biar OPM itu menyerah. Kalau mereka tidak mau meletakkan senjata, tumpas. Turunkan pasukan komando kita, Kopassus, serbu. Ini bukan hanya soal kedaulatan, tapi soal harga diri bangsa. Masa sama 50 orang yang punya senjata 20 pucuk senjata aja kita begini. Ini soal ketegasan pemerintah,” tegas Andre.

Andre mengatakan pemerintah dan TNI tidak perlu takut dicap pelanggar HAM jika menumpas kelompok Egianus. Sebab, yang justru telah melanggar HAM yakni kelompok tersebut.

“Lho, apa yang HAM? Pelanggaran HAM-nya yang mana? Negara harus bertindak di saat pemberontak… yang melakukan pelanggaran HAM ya adalah OPM itu. Mereka memberondong para pekerja yang tidak bersenjata, kan itu,” lanjut Andre.

Lebih jauh Andre menilai jika tindakan brutal KKB tersebut merupakan tindakan separatis dan bukan kriminal biasa. Oleh karna nya, ia pun meminta polisi untuk mundur agar TNI bisa menyelesaikan tugasnya.

“Presiden minta Panglima TNI berikan tindakan, polisi suruh mundur dulu. Ini bukan kriminalitas, ini adalah separatis. Nah ini yang kita lihat masih rancu antara pihak kepolisian dengan pihak TNI. Ini berpulang lagi kepada ketegasan presiden,” papar Andre.

Untuk diketahui, beberapa hari pasca penyerangan para pekerja proyek Trans Papua, kelompok Egianus Kogoya menuntut  ingin pisah dari Indonesia.

Juru bicara kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom mengatakan, jauh sebelum penembakan mengerikan di Nduga tersebut, mereka telah memperingatkan agar pembangunan jalan Trans Papua tidak dilanjutkan.